Tidak hanya itu, Achmad juga menambahkan bahwa beberapa kebijakan Pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot anggaran hingga Rp 171 triliun, serta pemeriksaan kesehatan gratis menghabiskan Rp 3,4 triliun juga turut berpengaruh besar terhadap anggaran.
Bahkan jika situasi ini terus berlanjut, Achmad menambahkan, maka bukan tidak mungkin akan terjadi kebocoran anggaran pada APBN.
“Visi kebijakan tidak cukup dengan semangat mulia, ia harus dipertimbangkan bersama keterbatasan nyata,” pungkas Achmad.
Menurut Achmad, putusan MK harus dibaca sebagai panggilan untuk menghidupkan kembali demokrasi dalam pengelolaan anggaran.
“Kita tidak bisa lagi membiarkan proses penyusunan APBN hanya menjadi arena teknokrasi tertutup. Rakyat berhak tahu ke mana uang mereka digunakan, dan bagaimana keputusan fiskal diambil,” pungkas Achmad.