Greenpeace menyoroti paradoks besar dalam kebijakan hilirisasi nikel yang disebut-sebut sebagai pilar transisi energi.
Alih-alih menghadirkan solusi iklim yang adil, proses ekstraksi nikel di Indonesia justru memperparah krisis iklim karena masih bergantung pada PLTU batu bara sebagai sumber energi.
BACA JUGA:Lee Jae-Myung Resmi Jadi Presiden Baru Korea Selatan, Sah Gantikan Yoon Suk Yeol
Lebih dari itu, pembangunan kawasan industri nikel telah berdampak langsung terhadap masyarakat lokal dan adat, mulai dari penggusuran lahan, pencemaran lingkungan, hingga konflik sosial.
“Industri nikel tak ubahnya kolonialisme baru—menyasar wilayah kaya sumber daya, meninggalkan kerusakan, dan menyisakan penderitaan bagi penduduknya,” tegas Iqbal.
Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah untuk:
Menghentikan ekspansi pertambangan di pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi.
Melindungi ekosistem Raja Ampat sebagai warisan hayati dunia.
Meninjau ulang model hilirisasi yang destruktif dan tidak adil.
Greenpeace juga mengingatkan bahwa keberlanjutan tidak bisa dicapai jika hanya berfokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek.
Mobil listrik dan baterai hijau tak akan berarti jika proses produksinya meninggalkan luka ekologis dan sosial.
“Jika kita ingin masa depan yang berkelanjutan, maka masa depan itu harus dimulai dari perlindungan terhadap tempat-tempat seperti Raja Ampat. Jangan biarkan surga ini berubah jadi kuburan karang,” tutup Iqbal.