Argumennya, korupsi secara sistematis merampas hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, menghambat pembangunan, dan merugikan negara.
Sebelumnya, Pigai sendiri sempat mengakui adanya kendala dalam merampungkan draf revisi UU HAM hingga 100 persen, mengisyaratkan adanya dinamika dan potensi resistensi.
Namun, dengan masuknya draf ini ke dalam Prolegnas, diharapkan akan ada dorongan politik yang lebih kuat untuk melanjutkannya.
BACA JUGA:Jadwal Beasiswa LPDP Tahap 2, Ini 5 Daftar PTN Indonesia Bagi yang Ingin Kuliah Gratis!
BACA JUGA:Momen Mengharukan di Tanah Suci! Prabowo Umrah, Masuk Ka'bah, Disalami Jamaah Indonesia
Publik dan pegiat HAM akan terus memantau perkembangan revisi UU HAM ini.
Harapannya, UU yang baru nanti dapat lebih adaptif terhadap tantangan zaman, memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak asasi manusia, dan menjadi instrumen efektif dalam memberantas kejahatan luar biasa, termasuk korupsi.
Natalius Pigai, pict: Hasyim