Peter menjelaskan semua itu terjadi karena kurangnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara PSJ dan Pemprov.
"Pola pengambilan kebijakan Sarana Jaya cenderung sporadis, kebijakan strategis diambil hanya berdasar keyakinan internal manajemen, bukan pada persetujuan resmi dari pemilik modal," tuturnya.
Peter menegaskan dengan kondisi ini, publik menanti langkah pembenahan serius, mulai dari penertiban piutang, penyelesaian aset bermasalah, evaluasi proyek yang tidak produktif, hingga konsistensi kebijakan efisiensi.
"Tanpa itu semua, rapor merah Sarana Jaya berisiko semakin tebal di tahun-tahun mendatang," pungkas Peter