Untuk itu, Pemprov DKI meluncurkan berbagai program perlindungan sosial seperti Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Disabilitas Jakarta, KJP Plus, KJMU, dan program pangan bersubsidi.
“Program perlindungan sosial ini menjadi bantalan agar masyarakat kecil tetap kuat menghadapi dinamika ekonomi," katanya.
BACA JUGA:Simak Informasi Prakiraan Cuaca Jakata Kamis 28 Agustus 2025: Didominasi Hujan Ringan!
BACA JUGA:Menteri PPPA Soroti Fenomena 'Anak STM' Ikut Demo: Perlu Ada Pengawasan Orangtua
Ia menegaskan, stabilitas ekonomi Jakarta hanya bisa terjaga melalui kerja sama semua pihak, baik DPRD, pemerintah pusat, BUMD, pelaku usaha, maupun masyarakat.
Jakarta menyumbang 16,61 persen terhadap perekonomian nasional, karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola APBD adalah kunci.
"Kami ingin warga Jakarta merasakan langsung manfaat pembangunan, baik berupa lapangan kerja, layanan publik, maupun infrastruktur yang lebih baik,” pungkas Pramono.