JAKARTA, DISWAY.ID -- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak akan mencabut bantuan dana pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) pelajar serta mahasiswa yang ikut aksi demonstrasi.
Seperti diketahui, aksi demonstrasi dengan tuntutan dihapuskannya tunjangan perumahan anggota DPR dan keadilan atas tewasnya driver ojek online (Ojol) Affan Kurniawan (21) juga diikuti oleh pelajar serta mahasiswa.
Affan Kurniawan tewas usai dilindas kendaraan taktis (Rantis) Brimob saat kericuhan aksi unjuk rasa di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Agustus 2025.
BACA JUGA:Langkah Cepat Forkopimda Jaksel Pulihkan Rasa Aman Usai Demo Besar di Jakarta
BACA JUGA:Jadwal Layanan SIM Keliling di Jakarta Hari Ini 3 September 2025, Cek Syarat dan Lokasi Perpanjangan
"Jadi pemerintah Jakarta tidak akan mencabut KJP maupun KJMU," tegas Pramono di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 3 Agustus 2025.
Pramono mengatakan, bantuan dana pendidikan KJP dan KJMU merupakan wewenang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Sehingga pemberian atau pencabutan atas KJP dan KJMU juga menjadi kewenangan Gubernur DKI Jakarta.
"KJP dan KJMU memang itu kewenangannya pemerintah Jakarta dan terutama gubernur. Saya sudah memutuskan tidak ada yang dicabut," ujar Mas Pram sapaan akrabnya.
Aksi demonstrasi yang berlangsung hampir sepekan sejak tanggal 25 Agustus 2025 itu mengakibatkan kerusakan fasilitas umum (fasum) yang cukup besar di Jakarta.
BACA JUGA:Cek Informasi Prakiraan Cuaca Jakarta Hari ini 3 September 2025, Cerah Seharian!
BACA JUGA:Apes, Handphone Penjual Kopi Hilang Saat Kerumunan Berebut Kopi Gratis di Depan Gedung DPR/MPR
Biaya perbaikan fasilitas umum yang dirusak pendemo di Jakarta membengkak menjadi Rp80 miliar.
Mas Pram sapaan akrabnya menjelaskan, perhitungan awal biaya perbaikan fasum sekitar Rp55 miliar.
Namun setelah dihitung kembali, ternyata biaya untuk memperbaiki seluruh fasum yang rusak dan dibakar memerlukan anggaran Rp80 miliar.