“Kalau masyarakat setuju, mayoritas terapkan. Kalau mayoritas nggak setuju, jangan dipaksakan. Masalah,” tegasnya.
Ia menyebut, sebagian besar kepala daerah saat ini masih baru dan hanya melanjutkan kebijakan lama. Bahkan, dari 20 daerah yang menaikkan pajak di 2025, hanya lima yang merupakan keputusan baru.