"Pengulangan wacana amnesti memberi sinyal inkonsistensi kebijakan; bila amnesti menjadi opsi periodik, kepatuhan sukarela akan menurun. Publik yang merasakan ketimpangan akan kehilangan kepercayaan pada institusi fiskal dan legislatif, yang akhirnya menurunkan efektivitas kebijakan fiskal lain yang sejatinya dirancang untuk kepentingan umum," jelas Achmad ketika dihubungi oleh Disway.
Dalam hal ini, Achmad juga menambahkan bahwa jika legislatif ingin mempertahankan kepercayaan publik dan menumbuhkan kepatuhan yang berkelanjutan, prioritas harus diarahkan pada reformasi administrasi, penegakan hukum, serta kebijakan inklusif bagi pelaku menengah dan kecil.
"Kepatuhan pajak tumbuh dari rasa keadilan; tanpa fondasi itu, suntikan kas sementara hanyalah obat yang menutup gejala sementara dan menunda perbaikan struktural," tegas Achmad.