PARIS, DISWAY.ID -- Situasi politik di Prancis bergejolak seiring desakan kepada Presiden Emmanuel Macron yang diminta mengundurkan diri atau dipaksa mundur.
Macron sendiri diketahui menjabat Presiden Prancis untuk periode keduanya dan akan berakhir pada 2027.
Kepala negara berusia 47 tahun itu dinilai tidak becus membentuk pemerintahan yang adil. Kebijakan-kebijakan kerap menuai kontroversial.
Puncaknya pada Selasa, 7 Oktober 2025, Macron menghadapi tekanan yang semakin besar. Dia disarankan untuk mengundurkan diri atau dipaksa mundur, di mana parlemen akan mengadakan pemilihan dadakan untuk mengakhiri kekacauan politik di Prancis.
Kekacauan politik di Paris digambarkan dari peristiwa mundurnya lima perdana menteri Prancis hanya kurang dari dua tahun.
Macron sendiri berulang kali menegaskan dirinya hanya akan lengser sesuai dengan konsititusional, yakni berakhir pada tahun 2027.
Desakan Macron mundur sudah lama terjadi. Mulanya terbatas pada kalangan pinggiran, yang kemudian seruan ini menjadi arus utama.
Di bawah Macron, Prancis harus mengalami krisis politik, stabilitas negara terancam.
Kondisi tersebut yang dicap paling buruk sejak pembentukan Republik Kelima pada 1958, yang menjadi sistem pemerintahan Prancis saat ini.
Lengsernya Sebatien Lecornu
Pada Selasa lalu, Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecurno, dilaporkan sudah mantap untuk lengser.
Melansir laporan Reuters, hubungan Macron dengan Lecurno, dikabarkan tidak satu visi dan misi. Kekacauan pun terjadi di pemerintahan.
Di samping kepergiannya, Lecornu juga menjadi sosok paling frontal meminta agar Macron mundur.
Dialah yang mendesak untuk pembentukan pemerintahan baru.