JAKARTA, DISWAY.ID — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kegemarannya terhadap maraknya proyek galian menjelang akhir tahun yang memicu kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di mana-mana.
Fenomena ini, menurutnya, sudah menjadi pola lama pengelolaan anggaran yang seperti "ngejar setoran", melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha yang buru-buru belanja APBD.
“Saya juga harus mengatakan apa adanya, memang pola pemanfaatan keuangan kita, APBD kita, itu masih sering kali di ujung itu kayak ngejar setoran,” ujar Pramono di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (16/10/2025).
BACA JUGA:Website SDU WHV Imigrasi Down! Lonjakan 1,4 Juta Akses, Gen Z Geram, Dibuka Kembali Jumat
Politisi PDI Perjuangan ini bertekad ubah kebiasaan mengakar itu mulai 2026, dengan instruksi eksekusi program sejak awal tahun, termasuk lelang dini seperti era pemerintahannya sebagai Sekretaris Kabinet di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Dari awal kalau perlu bahkan sebelumnya, sudah dilakukan lelang, seperti yang dulu pernah kami lakukan ketika pemerintah pusat, menterinya pada waktu itu Pak Basuki (Menteri PUPR),” tegasnya, sapaan akrab Mas Pram.
Ia berharap tidak ada lagi tumpang tindih proyek galian seperti pengelolaan air limbah, kabel telekomunikasi, atau saluran air yang berbarengan di akhir tahun. “Saya akan dorong supaya enggak semuanya kejar-kejaran di akhir tahun,” pungkasnya.
Koordinasi Lintas Dinas Kunci Hindari Kemacetan
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menekankan urgensi koordinasi lintas dinas untuk cegah tumpang tindih proyek galian.
“Koordinasi tersebut dapat meliputi perencanaan yang matang, sehingga meminimalisasi dampak kemacetan lalu lintas. Termasuk perencanaan dan timeline, jangan sampai tumpang tindih,” ujar Yuke.
BACA JUGA:Breaking News! PSSI Pecat Patrick Kluivert dan Jajaran Pelatih Belanda di Timnas Indonesia
BACA JUGA:Pramono Bakal Bongkar Aset DKI yang Terbengkalai!
Ia sarankan Pemprov DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk siapkan jalur alternatif pejalan kaki, penandaan lokasi jelas, dan percepatan proses.
“Kalau bisa bareng-bareng, kalau sama jalurnya kita minta semua dinas termasuk pemerintah harus saling berkoordinasi,” tambahnya.
Fenomena ini tak luput sorotan publik, dengan warga Jakarta mengeluh kemacetan parah akibat galian simultan.