Rumor pengunduran diri Sri Mulyani pun beredar setelah rumahnya sempat dijarah saat kerusuhan pajak. Di tengah situasi itu, gaya blak-blakan dan turun langsung ke lapangan menjadikan Purbaya cepat populer.
"Kehadiran Menkeu Purbaya membangkitkan optimisme akan adanya perbaikan ekonomi dan bersih-bersih di pemerintahan," tegas Johan.
Langkah berani Purbaya mengucurkan Rp200 triliun dari saldo anggaran lebih (SAL) kepada bank-bank Himbara untuk kredit produktif, terutama bagi industri padat karya dan UMKM, mendapat sambutan luas.
"Kritik Purbaya soal cukai rokok hingga kegeraman soal lambatnya pembangunan kilang Pertamina menuai dukungan publik," ucapnya.
BACA JUGA:BNI dan Badan Bank Tanah Perkuat Kolaborasi Strategis untuk Percepatan Pembangunan Nasional
Tak tanggung-tanggung, Purbaya menjanjikan pertumbuhan ekonomi 6–8% serta mengajak generasi muda untuk menjadi kaya bersama.
Di bawah Purbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menempati posisi kedua dengan penilaian positif 72,3%.
Disusul Menteri Agama Nasaruddin Umar (60,2%), Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (58,7%), dan Mensesneg Prasetyo Hadi (57,4%).
Adapun Menteri Pertahanan Sjamsoeddin juga naik daun dengan penilaian 53,8%, seiring meningkatnya belanja alutsista dan pidato Prabowo di Markas PBB, New York.
BACA JUGA:Papua Jadi Priotitas, Menko AHY Gas Pol Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencatat penilaian negatif tertinggi karena isu monopoli BBM dan kebijakan impor yang dinilai menguntungkan Pertamina.
"Publik menyoroti soal monopoli terkait kelangkaan BBM di mana SPBU swasta diminta mengambil kuota impor dari Pertamina," ujarnya.
Selain Bahlil, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga menuai sorotan karena kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan penilaian negatif 60,3%.
Sementara Menteri HAM Natalius Pigai (58,2%), Menteri Perumahan Maruarar Sirait (57,7%), dan Menteri Desa Yandri Susanto (55,4%) ikut masuk daftar merah.