Selama ini, proses pengadaan layanan di Arab Saudi sering kali mendapat sorotan karena rawan mark-up biaya, lemahnya kontrak kerja sama, serta dugaan penyalahgunaan wewenang.
Dengan keterlibatan dua lembaga hukum tertinggi di Indonesia, pemerintah berharap seluruh tahapan ibadah haji 2026 berjalan akuntabel, efisien, dan bebas praktik korupsi.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dana jamaah digunakan sesuai tujuan ibadah, bukan diselewengkan,” tegas Dahnil.