Kemendes sendiri menargetkan 115.000 desa di seluruh Indonesia berstatus mandiri pada 2026. Upaya ini didukung dengan 12 aksi prioritas 'Bangun Desa, Bangun Indonesia', termasuk pembangunan infrastruktur dasar, penguatan akses internet dan listrik pedesaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Samsul menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk mencapai target tersebut. Ia menyebut, kementerian lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Komdigi kini turut berperan aktif memperluas akses layanan di desa.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Jalan, irigasi, listrik, dan internet di desa harus dikerjakan bersama. Prinsipnya gotong royong antar kementerian untuk kesejahteraan desa,” ujarnya.
Kopdes Merah Putih juga diharapkan menjadi jembatan antara petani dan pasar modern melalui model kerja sama seperti kontrak farming. Dengan kepastian pasar, petani dapat meningkatkan produksi secara berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi tawar mereka di rantai pasok nasional.
Samsul menegaskan bahwa masa depan Indonesia berada di desa. Ia mengingatkan pentingnya mencegah urbanisasi ke kota besar secara berlebihan dan lebih baik menciptakan lapangan kerja yang layak di wilayah pedesaan.
“Masa depan pangan dan energi kita ada di desa. Karena itu, kita harus membangun ekosistem yang membuat masyarakat nyaman tinggal dan bekerja di desa, tapi dengan penghasilan setara kota,” pungkas dia.
Melalui Kopdes Merah Putih, dana desa, serta integrasi program lintas kementerian seperti MBG, pemerintah optimistis mampu mempercepat terwujudnya desa mandiri dan swasembada pangan. Desa bukan lagi sekadar penerima program, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan dan kemandirian ekonomi nasional.