Ia berharap, proses ini menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk memperkuat rekonsiliasi sejarah dan menumbuhkan semangat kebangsaan yang inklusif.
"Kita perlu memandang masa lalu sebagai cermin. Dari sana, kita bisa melangkah dengan lebih dewasa dalam membangun masa depan," pungkas Viktor.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerahkan daftar 40 nama tokoh kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon, selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta Pusat, pada Selasa 21 Oktober 2025.
Salah satu nama dalam daftar tersebut adalah Soeharto, yang menjadi kontroversi dan menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk PDIP.
BACA JUGA:Sebelum Tertangkap Onad Ngaku Suka Narkoba, ‘I Love Drug, Cuma Takut Ketangkep!’
BACA JUGA:Presiden Prabowo Serukan Asia Pasifik Bangun Kembali Kepercayaan di Tengah Ketegangan Global
Menanggapi hal itu, Esti menilai bahwa pencabutan Tap MPR yang dilakukan beberapa tahun lalu belum otomatis menghapus rekam jejak pelanggaran Soeharto.
"Pencabutannya waktu itu setahu saya belum mencabut terhadap pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan. Baru ada beberapa poin, saya belum tuntas ya, saya tidak tuntas secara keseluruhan," ujarnya.
"Tetapi belum ada poin-poin yang kemudian bisa merubah, merubah untuk kemudian beliau bisa menjadi pahlawan nasional. Ada hal-hal tertentu yang pasti masih harus dipertimbangkan," pungkasnya.