Tunjangan Naik, Pelatihan Makin Luas: Ini Deretan Program Pemerintah untuk Guru di 2025

Sabtu 29-11-2025,08:10 WIB
Reporter : Doddy Suryawan
Editor : Khomsurijal W

JAKARTA, DISWAY.ID-- Puncak Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (28/11/2025), jadi panggung penting bagi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti untuk memaparkan “paket lengkap” peningkatan kesejahteraan dan mutu guru di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat memperbaiki ekosistem pendidikan, terutama lewat tunjangan, kompetensi, hingga digitalisasi sekolah.

Dalam paparannya, Mu’ti menyebut kabar baik untuk guru non-ASN: tunjangan mereka kini naik menjadi Rp 2 juta.

BACA JUGA:Presiden Prabowo Pantau Langsung Bencana di Sejumlah Daerah, Pemerintah Pastikan Bantuan Terus Mengalir

Sementara itu, tunjangan guru ASN yang setara gaji pokok kini langsung ditransfer pemerintah tanpa hambatan birokrasi seperti sebelumnya.

Tak berhenti di situ, pemerintah menargetkan penyaluran tunjangan setiap bulan mulai 2026, sehingga pendapatan guru lebih stabil.

"Jika guru memenuhi kualifikasi S1 dan mengikuti PPG, mereka berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan,” kata Mu’ti

Untuk meningkatkan kualitas pengajaran, pemerintah mendorong percepatan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Tahun 2025, tercatat 808.865 guru sudah mengikuti PPG dan berpeluang memperoleh sertifikasi.

Sertifikasi guru ini akan menjadi pintu masuk tunjangan profesi, sekaligus meningkatkan standar mutu guru di sekolah negeri maupun swasta.

BACA JUGA:Prabowo di Pertemuan Tahunan BI: Indonesia Makin Optimistis di Tengah Gejolak Global

Beasiswa RPL: Guru Tanpa Gelar Bisa Kuliah S1

Salah satu program yang paling menyita perhatian adalah Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Melalui program ini, guru tanpa gelar sarjana dapat menempuh kuliah S1 dengan sistem kredit pengalaman mengajar.

Pemerintah menggelontorkan beasiswa Rp 3 juta per semester, dengan target 150.000 peserta pada 2026. Skema ini menjadi upaya jangka panjang agar seluruh guru minimal berkualifikasi S1.

Mu’ti juga menyampaikan progres reformasi pembelajaran berbasis teknologi. Pemerintah memastikan 86 persen dari 16.175 satuan pendidikan kini sedang atau sudah dalam tahap akhir revitalisasi.

Langkah ini mencakup digitalisasi ruang belajar, penambahan fasilitas TIK, serta adaptasi kurikulum berbasis teknologi.

Kategori :