JAKARTA, DISWAY.ID — Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyoroti temuan gelondongan kayu dalam jumlah besar yang ikut terbawa arus banjir di sejumlah wilayah di Sumatera.
Temuan ini dinilai janggal karena volume kayu yang tidak lazim dan kondisi kayu yang tampak telah terolah.
Daniel menyampaikan bahwa Komisi IV akan memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memberikan penjelasan resmi terkait fenomena tersebut.
BACA JUGA:BMKG Ungkap Jawa Barat Paling Sering Dilanda Banjir dan Longsor dalam 16 Tahun Terakhir
“Sudah mengagendakan raker dengan Menhut untuk membahas hal ini pada 4 Desember,” ujarnya.
Selain meminta klarifikasi dari Kementerian Kehutanan, Daniel mendesak pemerintah untuk segera membentuk tim investigasi guna menelusuri asal-usul kayu tersebut.
“Kami mendorong agar pemerintah segera membentuk tim investigasi untuk menelusuri dari mana kayu itu, kenapa bisa hanyut di dalam bencana,” tegasnya.
Peristiwa banjir di Sumatera sebelumnya menjadi viral usai beredar video yang menunjukkan gelondongan kayu berukuran besar terseret arus. Publik mempertanyakan bagaimana kayu-kayu itu dapat muncul dalam jumlah masif dan dalam kondisi tanpa akar maupun kulit.
Fenomena ini memicu dugaan terjadinya illegal logging di hulu daerah aliran sungai (DAS). Kayu yang tampak bersih, tidak berkulit, dan berukuran seragam memperkuat kecurigaan adanya aktivitas penebangan maupun pengolahan kayu sebelum bencana terjadi.
Beberapa warganet juga menyoroti hal serupa, mempertanyakan pola dan bentuk kayu yang dinilai tidak mungkin berasal dari pohon tumbang alami.
“Tidak mungkin kayu-kayu tersebut tumbang secara masif, hanyut tanpa ada akar, sudah tidak ada kulit kayunya. Namun demikian, harus ada investigasi secara mendalam dari Kemenhut dan pihak berwajib dengan melibatkan masyarakat,” ujar Daniel.
Fenomena ini menjadi perhatian nasional sekaligus alarm bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan kawasan hutan, terutama di daerah rawan banjir dan longsor.
Komisi IV menegaskan bahwa hasil investigasi diperlukan untuk mencegah kejadian serupa dan memastikan tidak ada praktik ilegal yang memperburuk dampak bencana.