JAKARTA, DISWAY.ID - Komisioner KPU RI August Mellaz menilai bahwa dinamika Pemilu 2029 tidak lagi bisa disamakan dengan pemilu sebelumnya.
Pemilu 2029, Ia memprediksi munculnya tantangan baru, mulai dari pengaruh pemilih muda hingga semakin canggihnya manipulasi informasi berbasis kecerdasan buatan.
BACA JUGA:Gol Telat De Ketelaere Benamkan Chelsea, Enzo Maresca: Kami Hilang Fokus
BACA JUGA:Indonesia dan Pakistan Sepakati 7 Kerja Sama Strategis untuk Perkuat Kemitraan Bilateral
Pernyataan ini disampaikan ketika ia melihat perjalanan demokrasi elektoral Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.
Menurut Mellaz, Pemilu 2024 menunjukkan bahwa porsi pemilih dari generasi milenial dan Gen Z sudah mencapai 58 persen.
Melihat tren tersebut, ia memproyeksikan bahwa pada 2029 komposisi pemilih muda dapat meningkat menjadi 60 sampai 70 persen.
"Generasi ini tidak lagi terikat pada pendekatan sosialisasi konvensional. Mereka sangat akrab dengan teknologi dan memiliki pola konsumsi informasi yang berbeda," kata Mellaz kepada wartawan, Selasa 9 Desember 2025.
BACA JUGA:Mohamed Salah vs Arne Slot Memanas, Thierry Henry Sentil The Pharaoh: Seharusnya Anda Lindungi Klub!
Mellaz turut menyoroti peningkatan ancaman kecerdasan buatan. Ia mengatakan bahwa teknologi AI kini mampu memproduksi manipulasi informasi secara masif dan sulit dibedakan dari konten asli.
Ia merujuk pada contoh di beberapa negara Eropa, termasuk kasus di Slovenia, ketika deepfake yang menyerupai tokoh politik dipakai untuk mempengaruhi opini publik.
Indonesia sendiri, sambungnya, pernah menghadapi serangan berbasis AI yang menargetkan salah satu pejabat negara.
"2025-2026 diprediksi sebagai masa puncak tantangan AI. Indonesia harus bersiap menghadapi potensi gangguan stabilitas demokrasi melalui manipulasi kecerdasan buatan," tuturnya.
BACA JUGA:Pleno PBNU Tetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai PJ Ketua Umum, Berikut Tugas Utamanya
Mellaz menekankan bahwa risiko tersebut bukan sekadar persoalan penyebaran hoaks, tetapi dapat berujung pada goyahnya stabilitas politik nasional bila tidak diimbangi kesiapsiagaan regulasi serta pengawasan yang terpadu.