Muhammad MTA lalu menjelaskan pertimbangan Pemprov Aceh bersurat ke dua lembaga internasional itu secara resmi, hal yang paling utama karena kebutuhan untuk pemulihan.
"Benar (sudah menyurati). Mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan kami rasa sangat dibutuhkan," katanya.