BACA JUGA:Bangkit! Putri KW Tersingkir di Malaysia Open 2026, Kini Bidik Gelar India Open
Ia mencatat adanya kualitas makanan yang buruk yang justru berisiko bagi kesehatan anak-anak.
Penyimpangan semakin liar di tingkat pengadaan.
"Banyak pemasok bahan pangan merupakan bagian dari yayasan itu sendiri, dan nota pembelian tidak sesuai dengan harga pasar," jelas Eva.
Ironisnya, ketika muncul keluhan, suara-suara kritis dari guru maupun orang tua siswa justru kerap dibungkam melalui tindakan intimidasi di lapangan.
Anggaran Pendidikan yang "Tergerus"
Kritik pedas juga datang dari Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji. Ia menyayangkan kebijakan pemerintah yang mengambil 69 persen anggaran MBG dari pos dana pendidikan dalam APBN 2026.
BACA JUGA:AISI Buka Data Pasar Sepeda Motor 2025, Proyeksi 2026 Jadi Perhatian
BACA JUGA:Ketua PBNU Sesalkan Pelaporan Pandji Pragiwaksono: Kita Perlu Banyak Ketawa
Ubaid membandingkan ironi ini dengan kondisi infrastruktur sekolah yang memprihatinkan. Data tahun 2024 mencatat lebih dari 60 ribu gedung sekolah dasar dalam kondisi rusak.
“Sekolah rusak dibiarkan, tidak ada dana perbaikan. Tapi anggaran pendidikan justru dialihkan untuk makan-makan. Mestinya sertifikasi guru dan sarana sekolah yang didahulukan," tegas Ubaid dengan nada tinggi.