BACA JUGA:Barcelona Rogoh Kocek 30 Juta Euro, Permanenkan Marcus Rashford dari Manchester United
Namun demikian, suara rakyat tetap harus menjadi rujukan utama untuk menentukan arah kebijakan demokrasi di daerah.
Ia menambahkan, apapun sistem yang diputuskan Pemerintah dan DPR dalam merevisi UU Pilkada, wajib dihormati oleh semua pihak sebagai sebuah keputusan demokratis.
"Demokrasi menuntut keterbukaan untuk mendengar aspirasi rakyat, sekaligus tanggung jawab bersama untuk memastikan sistem manapun yang dipilih akan dijalankan secara adil, jujur, dan beradab," tutupnya.