JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah tidak ada rencana mengubah sistem Pilpres menjadi dipilih melalui MPR.
"Tidak ada sama sekali, bahkan wacana pun tidak ada, untuk melakukan perubahan sistem pemilihan presiden, misalnya dipilih oleh MPR atau tidak dipilih langsung oleh rakyat. Itu tidak ada,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senin, 19 Januari 2026.
BACA JUGA:Bahas Revisi UU Pemilu, DPR-Pemerintah Pastikan Pilpres Tetap Langsung dan Tak Dipilih Oleh MPR
Ia menekankan bahwa setiap negara memiliki sistem pemilu sendiri.
Menurutnya, tidak setiap sistem negara lain cocok diterapkan di negara Indonesia.
"Setiap negara punya sistem sendiri. Tidak selalu sistem negara lain cocok diterapkan di negara kita. Yang terpenting adalah kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan" pungkasnya.
BACA JUGA:KPK Bakal Bongkar Pola Pengadaan ATK di Kasus Gratifikasi Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono
Ia menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga prinsip kedaulatan rakyat dalam pemilihan presiden.
“Wacana itu adalah buah pemikiran dari masing-masing partai politik. Pemerintah berada pada posisi mendengarkan aspirasi masyarakat dan partai-partai politik,” jelasnya.
BACA JUGA:Nasib Ribuan Nakes di Aceh Memprihatinkan, Pencairan Dana Belum Cair-cair
Sementara itu, Ketua Komisi II Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menambahkan dalam draf ini tidak akan mengubah norma pelaksanaan Pemilu dari pemilihan langsung ke MPR RI.
“Khusus pilpres kami sepakat atas arahan pimpinan DPR tadi, tidak ada satupun keinginan untuk mengubah norma pergeseran dari pemilihan langsung ke MPR,” kata dia.
Di sisi lain, pemerintah dan DPR RI belum berencana melakukan pembahasan revisi UU Pilkada.
BACA JUGA:Korban Ke-2 Pesawat ATR 24 500 Ditemukan, Jenis Kelamin Perempuan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan revisi UU Pilkada belum masuk ke daftar prolegnas DPR.