Salah satunya adalah konflik kepentingan yang membuat belanja negara dan kebijakan ekonomi tidak selalu bergerak ke arah yang paling produktif bagi pertumbuhan.
BACA JUGA:THR ASN dan TNI /Polri untuk Hari Raya Idul Fitri 2026 Kapan Cair? Cek Nominalnya di Sini
BACA JUGA:Timnas Indonesia U-23 Gagal Lolos ke Asian Games 2026 Jepang? Ternyata Ini Penyebabnya!
Selain itu, dirinya menambahkan, program prioritas sendiri belum menempatkan daya beli dan penciptaan lapangan kerja sebagai poros utama.
"Akibatnya, program besar bisa ramai di awal, tetapi daya ungkitnya ke ekonomi riil, terutama ke kelas pekerja dan UMKM, tidak cukup kuat," pungkas Achmad.