JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada BEM UGM Tiyo Ardianto dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta BEM FISH UNJ berdiskusi tentang imajinasi reformasi jilid II, polemik Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kematian siswa di Tual, Maluku.
Dalam poster dan undangan disebutkan kalau Ketua BEM FISIP UI akan hadir, terpampang foto dan namanya.
Namun saat hari H, pada Selasa 24 Februari, hanya dihadiri oleh 3 narasumber yakni Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto, Aktivis 98 Ubedilah Badrun, dan Ketua BEM FISH UNJ M Rehan Syah.
Moderator Dimas Galih, Kepala Departemen Sospol BEM FISH UNJ 2026 menegaskan kalau salah satu narasumber berhalangan hadir.
BACA JUGA:Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Berani Kritik Presiden Prabowo, Apa Gak Dimarahi Kampus? Ini Jawabannya
Namun Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto bicara blak-blakan apa alasan UI batal hadir.
“Saya juga ingin membantu moderator untuk mengklarifikasi bahwa Mas Raffael Ketua BEM FISIP UI tidak hadir di sini bukan karena berhalangan, tetapi karena dilarang oleh Dekanat dan pihak rektorat. Jika ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Jika ada media yang sudah memberitakan, silakan tanyakan langsung kepada Mas Raffael, apakah yang disampaikan itu benar atau tidak. Kalau tidak benar, mungkin ada kekhawatiran tertentu yang membuatnya ditekan,” kata Tiyo tersenyum.
Meski begitu, acara diskusi tetap berjalan membahas tentang berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa ini.
Hingga imajinasi para anak muda tentang peluang adanya reformasi jilid II.
“Semua agenda reformasi yang telah terjadi sejauh ini pada dasarnya sudah dijalankan. Kemunduran demokrasi ditandai dengan adanya penculikan dan kriminalisasi terhadap para aktivis. Kebebasan pers pun mengalami tekanan, bukan lagi dalam bentuk represi negatif, tetapi represi yang lebih halus. Pers diberi iklan agar bisa “dikendalikan”. Jika tidak mengikuti, maka iklannya akan dicabut. Selain itu, ada pula pembatasan di pendidikan tinggi,” kata Tiyo.
Menurutnya, kemunduran demokrasi itu sudah terjadi.
Bentuk paling mendasarnya adalah lembaga-lembaga negara dan pemerintahan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, hingga masyarakat kehilangan kepercayaan.
“Kita berada pada fase di mana rasa percaya terhadap institusi negara dan pemerintah semakin menurun. Dalam politik, misalnya, kekuasaan eksekutif menjadi semakin dominan dan cenderung otoriter. Lembaga eksekutif yang berkuasa hari ini menunjukkan gejala tersebut,” jelas Tiyo lago.