Penguatan struktur kepemimpinan ini diarahkan untuk memastikan: Proses layanan yang lebih cepat dan mudah dipahami oleh jemaah;
Informasi yang transparan dan mudah diakses; Penanganan pengaduan yang responsif dan solutif;Kesiapan fasilitas Asrama Haji yang nyaman dan representatif; Pendampingan yang optimal, khususnya bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus.
Pejabat di tingkat pusat akan memperkuat kebijakan yang adaptif dan berbasis kebutuhan jemaah, sementara pejabat di daerah, asrama haji, dan unit vertikal menjadi ujung tombak dalam memastikan kualitas layanan dirasakan langsung oleh masyarakat.
BACA JUGA:BULOG Siap Kirim 2.280 Ton Beras Perdana untuk Jamaah Haji 2026
Selain itu, transformasi digital terus didorong untuk mempermudah akses layanan, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan kendala administratif yang dapat membebani jemaah.
Pelantikan 162 pejabat ini bukan sekadar pengisian jabatan, tetapi bagian dari pembentukan budaya kerja yang menempatkan jemaah sebagai prioritas utama. Integritas, kecepatan layanan, koordinasi lintas unit, serta kepekaan terhadap kebutuhan jemaah menjadi standar yang terus diperkuat.
Melalui langkah ini, Kementerian Haji dan Umrah berharap setiap jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan rasa aman, nyaman, dan tenang, didukung sistem pelayanan yang profesional dan penuh tanggung jawab.