LEBAK, DISWAY.ID – Suasana khidmat tradisi halalbihalal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, Senin (30/3/2026), mendadak berubah menjadi panggung konfrontasi terbuka.
Ketegangan antara Bupati Lebak Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya dan Wakil Bupati Amir Hamzah yang selama ini tersimpan rapat di ruang-ruang tertutup, kini meledak di hadapan ratusan aparatur sipil negara (ASN) dan tokoh masyarakat.
Keributan bermula saat Bupati Hasbi menyampaikan sambutan yang semula ditujukan untuk penguatan tata kelola birokrasi. Namun, suasana mendingin ketika Hasbi menyinggung kewenangan wakil bupati yang dinilai melampaui batas formal berdasarkan UU ASN Pasal 66.
BACA JUGA:PWNU NTB Siap Menjadi Tuan Rumah Muktamar NU ke-35
Hasbi menuding wakilnya kerap melakukan koordinasi mandiri dengan para kepala dinas tanpa melalui garis komando bupati.
Puncak ketegangan terjadi saat Hasbi secara eksplisit mengungkit status masa lalu Amir Hamzah sebagai mantan narapidana kasus suap sengketa Pilkada 2013.
"Masih untung mantan napi bisa jadi Wakil Bupati," ujar Hasbi dalam pidatonya.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari Amir Hamzah yang langsung melakukan aksi walkout setelah sempat terjadi adu mulut yang dilerai oleh sejumlah pejabat.
Dari video yang beredar, panggung berubah jadi ajang keributan. Banyak orang yang mengenakan seragam PNS warna khaki tampak turut bersitegang.
Sebagian menghalangi keributan terjadi lebih luas, hingga membawa Amir Hamzah keluar pendopo. Beberapa pegawai mengikuti di belakang Amir Hamzah.
BACA JUGA:Menkop Minta Koperasi Tinggalkan Simpan Pinjam, Masuk Sektor Strategis
Usai kegiatan, Bupati Hasbi berupaya mendinginkan suasana dengan menyebut bahwa pernyataannya adalah bagian dari gaya bicara dan intonasi khasnya.
Ia mengeklaim tidak bermaksud menyerang secara personal, melainkan bentuk apresiasi atas "prestasi" Amir yang mampu bangkit dari masa lalu kelam hingga menduduki jabatan publik.
Di sisi lain, Amir Hamzah menyatakan kekecewaan mendalam atas sikap pasangannya yang dinilai kasar dan antikritik.
Menurut Amir, perselisihan ini merupakan akumulasi dari sulitnya jalur koordinasi di internal pemkab.