BACA JUGA:Iran Tembak Jatuh Jet Tempur F-15E dan A-10 AS, Kerugian Trump Tembus Rp4 Triliun
Lebih lanjut, ia turut menyoroti pola kerja pemerintah yang dinilai cenderung reaktif, yakni baru melakukan evaluasi setelah terjadi bencana.
Selain itu, pengawasan sektor minyak dan gas (migas) juga dinilai masih terkendala oleh tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Dan baru dievaluasi ketika ada musibah, seperti yang terjadi saat ini. Secara aturan dan ketentuan pendirian usaha minyak dan gas maupun pengawasannya, masih ada yang menjadi tanggung jawab pusat dan daerah. Sehingga ini yang lagi-lagi turut menjadi persoalan,” pungkasnya.