"Maka hari ini kami datang ke Mahkamah Konstitusi dalam rangka menguji kewenangan dari menkum melakukan pengesahan ini," ucapnya.
Hal senada juga dikatakan Sekretaris Jenderal PBB hasil Muktamar VI Bali, Ali Amran Tanjung menegaskan langkah hukum ini untuk menjaga sistem demokrasi.
Ia menilai kewenangan yang tidak terbatas berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
"Keputusan yang tidak tepat bisa menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," kata Ali.