JAKARTA, DISWAY.ID - Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai capres dan cawapres harus berasal dari kaderisasi partai ditanggapi oleh petinggi partai.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji mengaku tak setuju usulan tersebut.
BACA JUGA:HIPMI Dorong Hilirisasi Sawit di Sektor Pangan, Bidik Produk Bernilai Tambah dan Kaya Manfaat
Menurut Sarmuji, sosok capres maupun cawapres adalah para calon pemimpin bangsa.
“Tentang bacapres dan bacawapres, KPK mesti paham bahwa yang ingin kita rekrut ini adalah calon pemimpin bangsa. Orang-orang terbaik harus diberi ruang untuk bisa menjadi calon presiden dan calon wakil presiden,” kata Sarmuji kepada wartawan, Minggu, 26 April 2026.
Menurutnya, jika ada kader partai yang menjadi calon, itu lebih baik. Namun, hal tersebut tidak menutup peluang bagi tokoh terbaik dari luar partai politik.
BACA JUGA:Ngeri! Polisi Saksikan Anak Terikat saat Gerebek Daycare Jogja, 30 Orang Diamankan
“Kalau ada kader partai sebagai calon itu lebih baik, tetapi jika calon presiden atau cawapres terbaik ada di luar parpol, terbuka juga untuk bisa dicalonkan,” kata Sarmuji.
Hal senada disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo yang menilai usulan KPK tentang Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden harus berasal dari sistem kaderisasi partai politik tak mudah dilakukan.
Eks Capres 2024 itu menilai, hal itu sulit terwujud dalam kontestasi pemilu meski kaderisasi partai ia nilai penting.
BACA JUGA:Ada 1.700 Dapur MBG Dibekukan Diduga Curang, APPMBGI Apresiasi Langkah Tegas Pemerintah
"Sebenarnya UU Parpol sudah mengatur penggunaan dana bantuan politik. 60% untuk pendidikan politik dan 40% untuk administrasi sekretariat. Bahkan aturan teknisnya dirinci dalam PP," kata Ganjar.
"Maka dalam konteks kandidat pejabat publik yang akan ikut dalam kontestasi pemilu, apalagi yang berasal dari parpol yang punya fungsi sebagai sumber rekrutmen kader, maka mengikuti kaderisasi menjadi penting. Hanya saja untuk capres bisa berasal dari luar partai," sambungnya.