JAKARTA, DISWAY.ID -- Pemerintah resmi menggeber Program Bestari Saintek 2026 dengan mengucurkan pendanaan Rp57 miliar untuk 122 riset kolaboratif.
Program yang diluncurkan bersama skema Semesta berbasis APBN ini menjadi langkah strategis untuk menghubungkan dunia kampus dengan industri secara langsung, sekaligus menjawab berbagai persoalan riil di masyarakat.
Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemendiktisaintek Ahmad Najib Burhani menegaskan bahwa sejak tahap awal, seluruh proposal yang lolos memang diwajibkan menggandeng industri.
BACA JUGA:DPP PBB Hasil Muktamar VI Bali Gugat Surat Keputusan Menkum ke PTUN Jakarta
"Riset tidak lagi berdiri sendiri di kampus, tetapi sejak awal sudah dirancang bersama industri dan pemerintah daerah agar hasilnya bisa langsung dimanfaatkan dan di-scale up,” ujar Najib, di Jakarta, Rabu, 29 April 2026.
Perlu diketahui sebanyak 122 riset terpilih merupakan hasil seleksi ketat dari 2.499 pendaftar.
Program ini melibatkan 854 dosen dan tenaga kependidikan, serta didukung 341 mitra industri dari berbagai sektor.
Pendanaan dikelola melalui LPDP dengan target hilirisasi riset agar bisa dikomersialkan dan memberi dampak nyata.
"Dan pendekatan yang digunakan dalam Bestari Saintek dikenal sebagai living lab, yaitu ekosistem kolaboratif yang mempertemukan kampus, industri, masyarakat, dan pemerintah dalam satu ruang inovasi,"katanya Najib.
BACA JUGA:Info Pencairan TPG: Kemenag Siapkan Rp11,59 Triliun untuk Tuntaskan Sertifikasi 467.353 Guru S1
Skema ini juga menjadi bagian dari implementasi Tridharma perguruan tinggi, tanpa mengurangi aktivitas akademik, justru memperkuat keterlibatan mahasiswa dalam riset aplikatif.
Dari sisi bidang, sektor pangan dan pertanian mendominasi dengan 45 proposal.
Disusul sosial humaniora, seni budaya, dan pendidikan sebanyak 30 proposal, kemaritiman 12 proposal, teknologi informasi dan komunikasi 9 tim, kesehatan dan obat 8 tim, kebencanaan 8 tim, energi baru terbarukan 6 tim, serta material maju 4 tim.
Secara kelembagaan, riset ini didominasi perguruan tinggi negeri sebesar 57,8 persen, sementara perguruan tinggi swasta menyumbang 42,2 persen.
Pemerintah menegaskan, "program ini bukan sekadar mengejar paten atau publikasi, melainkan memastikan riset benar-benar menyelesaikan masalah, meningkatkan keterampilan, dan memperkuat daya saing industri nasional,"pungkasnya.