PB PORDI juga membantah pernyataan KONI yang menyebut dokumen pengajuan keanggotaan baru masuk pada Mei 2026.
Dalam keterangannya, organisasi tersebut menyatakan proses komunikasi dengan KONI telah berlangsung sejak tahun 2019 dan dilanjutkan melalui audiensi resmi pada 9 Maret 2022 bersama Bidang Organisasi dan Bidang Hukum KONI Pusat.
Pada pertemuan tersebut, PB PORDI mengaku menerima arahan mengenai kelengkapan dokumen legal dan syarat administratif lain yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota KONI.
Sejak saat itu, organisasi domino tersebut mengklaim terus melengkapi seluruh persyaratan yang diminta hingga akhirnya menyerahkan dokumen secara resmi.
“Menyikapi perkembangan terakhir terkait Rakernas KONI, kami mencermati bahwa forum tersebut tidak mencerminkan perhelatan organisasi olahraga profesional yang bisa menjadi sandaran seluruh induk cabang olahraga prestasi,” tulis pernyataan PB PORDI.
PB PORDI juga menilai pelaksanaan Rakernas dan Musornaslub KONI sarat kepentingan tertentu dan dinilai menjauh dari semangat musyawarah demi kemajuan olahraga nasional.