DENPASAR, DISWAY.ID -- Pemerintah Provinsi Bali mulai menggalakkan digitalisasi bantuan sosial (bansos), sebagai upaya menekan angka exclusion error. Program tersebut kini diuji coba serentak di delapan kabupaten dan satu kota, termasuk salah satunya Kota Denpasar.
Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Laxmy Saraswaty mengatakan, digitalisasi bansos menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak. Sistem baru juga memungkinkan pemerintah melakukan pemutakhiran data secara lebih cepat.
“Tujuan utama digitalisasi ini adalah mengurangi dan memitigasi terjadinya exclusion error maupun inclusion error,” kata Laxmy.
BACA JUGA:Angka Error Penyaluran Tinggi, Denpasar Jadi Prioritas Digitalisasi Bansos Nasional
Menurutnya, berbagai teknologi akan digunakan dalam proses verifikasi penerima bantuan. Mulai dari integrasi data kependudukan (Indentitas Kependudukan Digital) hingga teknologi pengenalan wajah (Recognition).
“Melalui digitalisasi, termasuk teknologi pengenalan wajah dan integrasi data lainnya, pemerintah dapat melihat kondisi riil penerima bantuan,” ujarnya saat ditemui Disway Bali usai uji coba penggunaan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), di Kantor Lurah Peguyangan, Kamis (4/6/2026).
Laxmy menjelaskan, program tersebut juga membantu menemukan perubahan kondisi warga yang selama ini belum tercatat dalam sistem. Data penerima bantuan dapat terus diperbarui sesuai kondisi terkini di lapangan.
“Inilah manfaat digitalisasi. Data dapat terus diperbarui dan diverifikasi,” tegasnya.
BACA JUGA:Pemerintah Uji Coba Aplikasi IKD untuk Penerimaan Bansos Digital di 42 Kabupaten dan Kota, Apa Itu?
Perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Samuel Prayoga mengatakan, Bali menjadi satu-satunya provinsi yang melaksanakan uji coba secara menyeluruh di seluruh kabupaten dan kota. Langkah tersebut diambil karena tingkat kesalahan penyaluran bantuan masih cukup tinggi.
“Untuk Provinsi Bali, program ini dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota. Hari ini merupakan gelombang pertama pelaksanaan,” kata Samuel.
Ia mengungkapkan, Kota Denpasar saat ini masih mencatat angka exclusion error yang tinggi. Banyak warga yang seharusnya menerima bantuan justru belum masuk dalam sistem penerima manfaat.
“Khusus di Kota Denpasar, angka exclusion error tercatat mencapai sekitar 93 persen,” ungkapnya.
BACA JUGA:Cara Daftar dan Cek Status Bansos di Perlinsos, Strategi Penerima Bantuan Tepat Sasaran
Karena itu, pemerintah menargetkan digitalisasi bansos mampu menurunkan tingkat kesalahan penyaluran secara signifikan. Angka inclusion error maupun exclusion error diharapkan dapat ditekan hingga di bawah 20 persen.