PONTIANAK, DISWAY.ID - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menegaskan pentingnya penguatan tata kelola koperasi di lingkungan pondok pesantren sebagai langkah strategis membangun ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.
Farida menyebut, pesantren memiliki jaringan sosial yang kuat dan telah terbentuk jauh sebelum kemerdekaan Indonesia.
BACA JUGA:Kemenkop Ajukan Anggaran Rp 1,89 Triliun demi Koperasi Desa
Potensi tersebut dinilai perlu diperluas ke sektor ekonomi melalui koperasi yang dikelola secara profesional dan modern.
“Jika dikelola dengan baik, koperasi pesantren bisa menjadi sumber kemandirian ekonomi dan tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah atau donatur,” ujar Farida di hadapan pengurus pesantren dan pelaku UMKM, di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa,16 Juni 2026.
Dalam kesempatan itu, ia menyoroti pentingnya pemisahan antara fungsi sosial dan bisnis dalam pengelolaan koperasi. Praktik penggunaan hasil usaha secara langsung tanpa perhitungan sisa hasil usaha (SHU) dinilai berisiko mengganggu kesehatan keuangan koperasi.
Menurutnya, profesionalisme menjadi kunci agar koperasi pesantren mampu berkembang. Santri juga diharapkan tetap fokus pada pendidikan, tanpa dibebani urusan operasional bisnis yang tidak sesuai kapasitasnya.
Untuk mendukung penguatan koperasi, pemerintah melalui Kementerian Koperasi menyediakan akses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dengan bunga kompetitif.
Koperasi pesantren didorong meningkatkan kapasitas agar memenuhi persyaratan akses permodalan tersebut.
Selain itu, Farida juga menekankan pentingnya sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi koperasi berbasis syariah. Sertifikasi ini dinilai penting untuk memastikan standar profesionalisme dan meningkatkan daya saing koperasi di tingkat nasional.
Ia optimistis, dengan tata kelola yang baik dan jaringan pesantren yang luas, koperasi pesantren dapat menjadi kekuatan baru dalam rantai pasok ekonomi nasional, mulai dari sektor pangan hingga jasa keuangan.