KEDIRI, DISWAY.ID -- Isu kepemimpinan dan arah masa depan Nahdlatul Ulama (NU) menjadi fokus utama dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2026 yang digelar di Pondok Pesantren Al Falah, Ploso, Kediri, Jawa Timur.
Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Afifuddin Muhadjir, menegaskan bahwa dalam perjalanan organisasi, NU memiliki prinsip-prinsip yang bersifat permanen dan aspek-aspek yang dapat beradaptasi sesuai perkembangan zaman.
“Persoalannya adalah hal-hal apa saja di dalam NU yang bersifat harga mati dan hal-hal apa saja yang bisa beradaptasi,” ujar Kiai Afif dalam Sidang Pleno II Munas-Konbes NU 2026, Minggu, 21 Juni 2026.
BACA JUGA:Dirut PLN Minta Maaf, Ungkap Penyebab Pemadaman Listrik Bergilir di Pulau Jawa Terpaksa Dilakukan
Menurutnya, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan tujuan dasar organisasi tidak dapat diubah meski terjadi perubahan situasi dan kondisi.
Sebaliknya, hal-hal yang bersifat teknis dan menjadi sarana mencapai tujuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman.
Kiai Afif menyebut setidaknya ada empat hal yang bersifat permanen dalam NU, yakni Qanun Asasi beserta mukadimah, khittah, dan prinsip-prinsip ushulnya; posisi NU sebagai jam’iyyah ijtima’iyyah dan bukan partai politik; Pancasila sebagai dasar organisasi; serta ideologi Ahlussunnah wal Jamaah Annahdliyyah.
Terkait mekanisme pemilihan kepemimpinan di tubuh NU, Kiai Afif menilai hal tersebut masuk dalam kategori yang dapat beradaptasi.
BACA JUGA:Prabowo Bidik Pariwisata, Konser dan Industri Kreatif Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru
“Harga mati itu terkait tujuan, sedangkan mekanisme pemilihan adalah sarana untuk mencapai tujuan, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan,” jelasnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa prinsip musyawarah tidak boleh ditinggalkan dalam proses pemilihan pemimpin.
“Dalam persoalan sekecil apa pun, Nabi diperintahkan untuk bermusyawarah. Apalagi dalam persoalan besar seperti memilih pemimpin,” katanya.
Menurut Kiai Afif, perdebatan mengenai sistem pemilihan, termasuk penerapan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), sebaiknya diputuskan melalui forum permusyawaratan resmi organisasi.
“Mekanisme bisa dimusyawarahkan bagaimana baiknya. Mudah-mudahan di Muktamar nanti bisa dirembukkan apa yang terbaik untuk NU,” ujarnya.
BACA JUGA:BAZNAS dan Ponpes Al Fath Kirim 18 Dai ke Pulau Buru Perkuat Pembinaan Mualaf