JAKARTA, DISWAY.ID-- Pemerintah resmi meluncurkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) dengan simbol 24/7. Gerakan ini bertujuan mempercepat transformasi pelayanan publik yang lebih mudah, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Peluncuran GNPP dipimpin Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona, dan disaksikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman. Peluncuran ini juga diperkuat melalui Surat Edaran Bersama sebagai landasan pelaksanaan nasional.
“Hari ini kita mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Ini bukan sekadar slogan, tetapi komitmen seluruh instansi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Menteri Rini Widyantini di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
BACA JUGA:Kepala BGN Sudaryono Inspeksi Mendadak SPPG di Bogor: Tak Memenuhi Standar Bisa Ditutup
Saat ini Indonesia telah memiliki 313 Mal Pelayanan Publik (MPP). Pada era Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 88 MPP telah dibangun, sementara sekitar 130 kabupaten/kota lainnya masih terus didorong untuk segera memiliki pusat layanan terpadu.
Menurut Rini, kehadiran MPP memudahkan masyarakat karena tidak perlu lagi berpindah-pindah kantor. Dalam satu MPP tersedia rata-rata 150 jenis layanan, mulai dari administrasi kependudukan, BPJS, paspor, layanan Kementerian Agama, Kementerian Hukum, hingga layanan BUMN seperti Taspen.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh Kemendagri terhadap GNPP. Ia menargetkan sekitar 200 daerah lainnya segera membangun MPP, terutama di wilayah berpenduduk besar.
Ke depan, pelayanan publik akan diarahkan ke sistem digital sehingga masyarakat tidak harus datang secara fisik. Namun, transformasi digital tidak menghapus layanan tatap muka. Pemerintah menerapkan konsep omnichannel yang menggabungkan layanan langsung, mobile service, anjungan mandiri, dan layanan digital.
BACA JUGA:Pramono Sebut Alphard yang Terobos Lampu Merah di HI Pakai Pelat Palsu: Harus Disanksi!
Pemerintah juga sedang mengembangkan Digital Public Infrastructure (DPI) dan portal layanan terpadu INAKU berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD). Salah satu layanan unggulan yang disiapkan adalah penerbitan akta kelahiran digital secara otomatis bagi bayi baru lahir.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memastikan pihaknya akan mengawal implementasi GNPP agar hambatan koordinasi antarlembaga dapat segera diatasi. Reformasi birokrasi sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat.