Ia menyadari bahwa setiap daerah memiliki persoalan lokal yang berbeda.
Karena itu, koordinasi Forkopimda perlu diarahkan pada identifikasi masalah secara spesifik dan pencarian solusi bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri.
Dalam konteks pembangunan ekonomi, Mendagri meminta seluruh kepala daerah di Sumatera bersama unsur Forkopimda menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
BACA JUGA:Mendagri Targetkan Perlinsos Berbasis E-Government, Berlaku di 143 Daerah Mulai Agustus 2026
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka 5,29 persen dan menilai capaian tersebut perlu terus dipertahankan serta ditingkatkan.
“Pertumbuhan ekonomi kita di angka 5,29. Itu angka yang sangat bagus,” ungkapnya.
Meski demikian, Mendagri mengingatkan bahwa capaian ekonomi antardaerah masih beragam. Di wilayah Sumatera, ia menyebut Kepulauan Riau dan Lampung sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi di atas angka nasional.
Karena itu, ia meminta daerah lain memperkuat koordinasi untuk mendorong aktivitas ekonomi, termasuk memastikan program dan belanja pemerintah berjalan efektif.
"Tolong rekan-rekan yang daerah lain, provinsi lain betul-betul harus melakukan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ini harus didukung oleh teman-teman Forkopimda," jelasnya.
Di sisi lain, Mendagri juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga barang dan jasa.
Menurutnya, inflasi, terutama pada komoditas pangan, dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan serta politik apabila tidak ditangani secara tepat.
“Karena kalau terjadi kenaikan harga barang dan jasa, harga pangan terutama, itu dampaknya akan langsung ke situasi keamanan,” jelasnya.
Ia meminta Forkopimda ikut mendukung upaya pengendalian inflasi melalui langkah konkret sesuai kondisi masing-masing daerah.
Pengendalian tersebut, lanjutnya, tidak dapat hanya dibebankan kepada kepala daerah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh unsur Forkopimda.
Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari, gubernur dan bupati/wali kota se-Sumatera, Forkopimda se-Sumatera, serta pejabat terkait lainnya.