JAKARTA, DISWAY.ID - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, 27–31 Agustus 2026. Forum tertinggi organisasi ini akan menentukan arah perjuangan NU lima tahun ke depan.
Muktamar kali ini berlangsung ketika dunia menghadapi perubahan besar. Konflik bersenjata, rivalitas kekuatan besar, krisis kemanusiaan, perubahan iklim, migrasi, perkembangan kecerdasan artifisial, dan melemahnya kepercayaan terhadap institusi publik membentuk lanskap baru hubungan internasional. Diplomasi negara tetap penting, sementara ruang bagi aktor masyarakat sipil semakin terbuka.
Dalam situasi tersebut, NU memiliki modal yang khas. Organisasi ini mempunyai tradisi keislaman yang tumbuh dalam masyarakat plural, jaringan pesantren, otoritas ulama, pengalaman panjang dalam kehidupan kebangsaan, serta jejaring internasional yang terus berkembang.
Menjelang Muktamar, pertanyaan penting bagi NU sejatinya melampaui soal kepemimpinan. Muktamar perlu menjawab, apa yang dapat ditawarkan NU kepada dunia. Dari sinilah agenda global NU memperoleh relevansinya: menjadikan kekuatan sosial, keagamaan, dan intelektual yang dimiliki NU sebagai bagian dari diplomasi masyarakat sipil di tingkat global.
Menuju global agency
NU sebenarnya telah memiliki pengalaman penting dalam membangun ruang global. Forum Religion of Twenty (R20) di Bali pada November 2022 mempertemukan ratusan peserta dari pelbagai negara.
Dalam penyelenggaraannya tercatat 338 peserta, termasuk 124 peserta dari luar negeri dan 45 pembicara. Forum yang diinisiasi PBNU tersebut mengangkat agama sebagai sumber solusi global.
BACA JUGA:Muktamar Ke-35 NU di Jombang Gunakan Chip dan AI, Sistemnya Dikembangkan Para Santri
R20 penting karena NU memasuki ruang yang selama ini lebih sering ditempati negara dan organisasi internasional. Agama ditempatkan sebagai kekuatan sosial yang dapat ikut membangun konsensus moral dan spiritual untuk menghadapi persoalan kemanusiaan. Forum tersebut juga menghasilkan komunike yang memuat sejumlah rekomendasi strategis.
Setahun kemudian, Muktamar Internasional Fikih Peradaban memperluas cakrawala tersebut. Menjelang pelaksanaannya pada Februari 2023, 79 ulama dari 32 negara dikonfirmasi menghadiri forum di Surabaya.
Dua pengalaman tersebut menunjukkan bahwa NU telah mempunyai jaringan untuk berbicara dengan dunia. Tantangannya kini terletak pada bagaimana jaringan itu menghasilkan pengaruh yang lebih terukur.
Joseph S. Nye (2004) menjelaskan bahwa soft power bekerja melalui daya tarik dan persuasi, dengan kredibilitas sebagai salah satu fondasi penting dalam membangun pengaruh. Menurut Nye, kredibilitas, kemampuan melakukan refleksi diri, dan keterlibatan masyarakat sipil menjadi unsur penting dalam menghasilkan soft power.
Kerangka ini menarik untuk membaca posisi NU. NU tidak memiliki instrumen kekuasaan negara. Kekuatan NU berada pada kepercayaan sosial, otoritas keagamaan, jaringan pengetahuan, tradisi pesantren, dan pengalaman mengelola kehidupan bersama dalam masyarakat yang majemuk. Modal tersebut dapat menjadi sumber soft power Indonesia sekaligus kekuatan diplomasi masyarakat sipil NU.
BACA JUGA:Muktamar NU Makin Dekat, Gus Ipul Turun Tangan Pastikan Arena dan Registrasi Peserta Siap
Peter Mandaville (2013) melihat aktor keagamaan sebagai pemimpin masyarakat, pembangun modal sosial, dan figur yang dipercaya komunitas. Karena itu, keterlibatan dengan pemimpin dan institusi keagamaan layak menjadi bagian rutin dari diplomasi.
Perspektif ini relevan bagi NU. Diplomasi NU tidak perlu meniru diplomasi negara. Jalurnya dapat bergerak melalui ulama, pesantren, akademisi, diaspora, lembaga sosial, organisasi kemanusiaan, dan jejaring lintas agama. Kekuatan tersebut memungkinkan NU berbicara dari ruang masyarakat, tempat kepercayaan sering kali dibangun lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.