JAKARTA, DISWAY.ID -- Pemerintah menyiapkan empat langkah prioritas untuk membenahi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sejak awal Januari 2025. Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, empat langkah pembenahan yang akan dilakukan yakni pertama, mempercepat pemerataan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T); kedua, memperbaiki tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketiga, meningkatkan keamanan dan mutu gizi makanan; dan keempat menertibkan data penerima manfaat serta pemberantasan penyimpangan. Langkah-langkah pembenahan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Penyelenggaraan Program MBG di Jakarta.
“Memasuki dua tahun pemerintahan, arahan Presiden, MBG segera diimplementasikan secara merata, terutama di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Kekurangan harus dibenahi, tata kelola ditertibkan, dan penyimpangan kita tindak tegas,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam keterangannya, Selasa (20/10).
Untuk mempercepat pemerataan layanan MBG ke wilayah 3T, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengaktivasi 480 SPPG baru di 16 provinsi di wilayah Indonesia timur pada 2 Oktober 2026. Selanjutnya, pada 14 Oktober 2026, BGN melaksanakan aktivasi tahap kedua yakni 980 SPPG baru di Sumatera, Kalimantan, dan Bali.
“Adapun petunjuk teknis SPPG 3T ditargetkan rampung pekan ini untuk memberikan kepastian operasional SPPG 3T yang telah diaktivasi,” ujar Zulhas.
Perbaikan tata kelola pun sudah dilakukan pemerintah sejak awal Oktober 2026 lewat penetapan skema insentif baru. SPPG mendapatkan insentif sesuai penerima manfaat yang dilayani dengan perhitungan sebesar Rp2.000 per porsi.
Selain itu, kata Zulhas, pemerintah mendata ulang SPPG untuk memastikan SPPG yang beroperasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan ketentuan Surat Penetapan Sementara (SPS 2), SPPG yang memenuhi kriteria operasional harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak sedang di-suspend, tidak pernah mengalami kejadian fatal, dan melayani lebih dari 1.000 penerima manfaat.
BACA JUGA:Perekonomian RI Tetap Tangguh, Menkeu Suahasil dan Gubernur BI Lapor Prabowo Soal APBN Q4 Rp1.300 T
“Data BGN mencatat 26.385 SPPG berstatus operasional dalam SPS 2,” ucapnya.
Zulhas melanjutkan, berkaitan dengan peningkatan keamanan, pemerintah melakukan _benchmarking_ atau studi banding ke negara yang sudah berpengalaman, di antaranya Jepang dan Italia. Saat ini, BGN telah melaksanakan percontohan di 66 SPPG di 10 provinsi dengan menyajikan MBG secara prasmanan.
“Hasil uji coba menunjukkan metode ini mampu menjaga makanan tetap hangat disajikan, mengurangi sisa makanan, sekaligus memperkuat edukasi gizi melalui keterlibatan guru dan siswa. Hasil uji coba akan dievaluasi secara berkala sebelum diperluas ke daerah lain,” katanya.
Berikutnya, data penerima manfaat akan ditertibkan. Penyimpangan juga diberantas. Adapun hingga 9 Oktober 2026, jumlah penerima manfaat MBG yakni sebanyak 57,49 juta orang. Zulhas menyatakan ke depan, data penerima manfaat MBG harus tervalidasi _by name by address_ (BNBA) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
BACA JUGA:Arogan Hadapi Mahasiswa yang Demo Karhutla, Ajudan Gubernur Kaltim Minta Maaf
“Data tersebut meliputi data siswa, data santri, dan kelompok 3B (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui). Integrasi ini menjadi dasar penetapan sasaran dan evaluasi dampak MBG, sehingga penyaluran program dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran,” tuturnya.