Menurut APPI, berhentinya aktivitas klub maupun ketidakjelasan status operasional tidak seharusnya menghapus kewajiban untuk memenuhi hak-hak pemain.
Dengan kata lain, pemain tetap memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atas kewajiban yang timbul selama menjalankan kontrak profesionalnya.
Persoalan ini menjadi penting karena pemain tidak seharusnya menanggung seluruh risiko finansial akibat buruknya pengelolaan klub.
APPI menegaskan bahwa setiap kewajiban yang telah timbul harus tetap mendapatkan penyelesaian, meskipun klub tidak lagi mengikuti kompetisi.
Lebih jauh, APPI menilai persoalan tunggakan gaji pemain harus menjadi bahan evaluasi dalam tata kelola kompetisi sepak bola Indonesia.
Kompetisi yang profesional dan bertanggung jawab tidak cukup hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, stadion yang memadai, maupun persaingan antarklub.
Perlindungan terhadap pemain juga harus menjadi bagian penting dalam sistem penyelenggaraan kompetisi.
Karena itu, APPI menekankan pentingnya mekanisme verifikasi, pengawasan, serta persyaratan keikutsertaan klub yang mempertimbangkan rekam jejak pemenuhan hak pemain.
Langkah tersebut dinilai penting agar klub tidak hanya berorientasi mengikuti kompetisi, tetapi juga memiliki tanggung jawab finansial terhadap pemain yang menjadi bagian dari tim.
APPI juga kembali mengingatkan seluruh pesepakbola agar tetap menjaga profesionalitas dan memperkuat solidaritas.
Organisasi tersebut menyatakan siap memberikan pendampingan serta memperjuangkan pemenuhan hak pemain melalui mekanisme yang berlaku.
APPI mengingatkan agar tunggakan gaji tidak dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau konsekuensi yang harus diterima seseorang ketika memilih profesi sebagai pesepakbola.
Sebab, pemain memiliki hak yang harus dihormati dan dipenuhi oleh klub. (*)