Dalam pertemuan tersebut, Dudy dan Yassierli juga membahas hasil evaluasi penyelenggaraan Angkutan Nataru 2025/2026.
Evaluasi ini menjadi bahan penting untuk memperbaiki pelayanan transportasi pada periode libur akhir tahun mendatang. Pemerintah ingin memastikan perjalanan masyarakat berlangsung lebih lancar, aman, dan nyaman.
Selain pengaturan mobilitas melalui WFA, kedua kementerian juga membicarakan peningkatan keselamatan transportasi melalui kerja sama antarlembaga.
Dudy menilai kampanye keselamatan perlu dilakukan secara terpadu. Upaya tersebut tidak cukup hanya melalui sosialisasi, tetapi juga harus didukung penguatan kebijakan serta pengawasan langsung di lapangan.
"Kampanye keselamatan perlu kami sinergikan antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Alhamdulillah diskusi cukup baik dan saya senang sekali kegiatan ini terus kita tingkatkan dengan sinergi dua kementerian yang berlangsung baik," kata Dudy, dikutip Kompas.com.
Sinergi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keselamatan selama melakukan perjalanan, khususnya ketika volume kendaraan dan penumpang meningkat pada musim liburan.
Posko Terpadu Nataru 2026
Selain mengusulkan WFA, Kemenhub juga telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempersiapkan penyelenggaraan Angkutan Nataru 2026/2027.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengoperasikan Posko Terpadu Angkutan Nataru mulai 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027.
Posko tersebut akan beroperasi selama 20 hari dan menjadi pusat koordinasi sekaligus pemantauan kondisi transportasi selama periode Natal dan Tahun Baru.
Keberadaan posko diharapkan membantu pemerintah memantau pergerakan penumpang, kondisi lalu lintas, serta berbagai potensi gangguan perjalanan di sejumlah wilayah. (*)