Di sisi lain, Suko menegaskan bahwa kritik terhadap seorang mantan presiden tetap merupakan hak demokratis masyarakat.
Kritik diperlukan sebagai bagian dari pengawasan publik terhadap penyelenggaraan kekuasaan.
Namun, kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan bukti dan argumentasi yang dapat diuji, bukan berkembang menjadi serangan personal.
"Kritik tidak boleh berubah menjadi fitnah, sementara tuntutan etika tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik," tegasnya.
Suko menilai prinsip tersebut perlu dijaga agar perdebatan publik mengenai persoalan hukum maupun politik tetap berlangsung secara sehat.
Dengan demikian, polemik ijazah Jokowi seharusnya menjadi ruang untuk mengedepankan pembuktian yang objektif, tanpa menjadikan intensitas tuduhan ataupun perbedaan pilihan politik sebagai dasar untuk menarik kesimpulan.