JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan masih terdapat 13 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang hingga kini belum menemukan titik terang penyelesaian.
Yusril mengatakan, salah satu penyebab mandeknya penanganan kasus-kasus tersebut adalah belum terdapat kesamaan persepsi mengenai kualifikasi perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.
Padahal, tidak semua pelanggaran HAM dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Apabila suatu peristiwa tidak memenuhi kualifikasi tersebut, penanganannya tetap harus dilanjutkan melalui proses peradilan pidana biasa.
"Pertama adalah kualifikasi perbuatan apa saja yang dimaksud sebagai pelanggaran HAM yang berat itu belum ada satu kesamaan persepsi. Karena pada prinsipnya adalah tidak semua pelanggaran HAM terkategori sebagai pelanggaran HAM yang berat," kata Yusril dalam konferensi pers di kantornya, Senin, 9 November 2026.
Baik kalau mau dikualifikasi ditangani oleh Pengadilan HAM berat, kalaupun tidak, ya harus ditangani oleh proses pidana biasa. Jangan sampai ada suatu kejahatan di-pending, menghilang begitu saja tanpa suatu kejelasan.
"Nah, karena memang ada hambatan-hambatan teknis prosedural penyelidikan dan penyidikan, ya, karena memang setelah kami berdialog tadi, ada sedikit confuse dalam tanda sekarang. Karena selama ini misalnya polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana biasa, setelah itu dilimpahkan ke Kejaksaan dan Jaksa akan melakukan penuntutan ke pengadilan," sambungnya.
BACA JUGA:Catat! Jadwal TKA SD dan SMP 2027 Resmi Disiapkan, Pendaftaran Dibuka 6 Januari
Selain persoalan kualifikasi, Yusril menjelaskan hambatan juga terjadi karena adanya pembagian kewenangan antara Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik.
Dalam mekanisme tersebut, Komnas HAM bertugas melakukan penyelidikan sebelum hasilnya diserahkan kepada Kejaksaan untuk ditindaklanjuti melalui proses penyidikan.
Namun, ketika hasil penyelidikan diserahkan, Kejaksaan kerap meminta kelengkapan tambahan karena dinilai masih terdapat kekurangan dalam pembuktian.
Persoalannya, Komnas HAM memiliki keterbatasan kewenangan untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, terutama dalam hal memanggil paksa seseorang maupun melakukan tindakan yang menjadi kewenangan penyidik.
"Nah, ini kan tidak begitu. Penyelidikannya ada pada Komnas, penyidikkannya ada pada Kejaksaan. Jadi kalau ini diselidiki, diserahkan ke penyidik, penyidik bilang ini kurang, 'Coba kamu tindak lanjuti.' Penyelidik bilang, 'Ya kemampuan kami sebagai penyelidik ya cuma sampai di sini. Kalau kami penyidik, kami bisa panggil orang, kami bisa panggil paksa, tapi penyelidik kan tidak bisa," ujarnya.
Yusril menuturkan, dari total 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat, baru empat kasus yang telah dibawa ke persidangan. Sementara itu, 13 kasus lainnya masih belum menemukan penyelesaian.
Empat kasus yang telah ditangani melalui pengadilan HAM yakni Peristiwa Timor Timur, Tanjung Priok, Abepura, dan Paniai.
Dalam penjelasannya, Yusril menyebut perkara Timor Timur, Tanjung Priok, dan Abepura berakhir dengan putusan bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.