Pengaturan terkait aspek ketenagakerjaan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan hubungan kerja serta kesesuaian dengan kebijakan dan ketentuan internal perusahaan penerima penggabungan.
Hak dan kewajiban kreditur, pelanggan, dan mitra usaha akan beralih kepada perusahaan penerima penggabungan, sehingga layanan dan kerja sama yang berjalan tetap berlanjut.
Pelaksanaan kedua penggabungan tetap mengikuti tahapan yang dipersyaratkan, termasuk persetujuan RUPSLB masingmasing perusahaan peserta penggabungan dan persetujuan Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Telkom akan melanjutkan penataan entitas lain dalam program streamlining secara bertahap, dengan kajian dan uji tuntas pihak independen untuk setiap entitas.
BACA JUGA:Telkom Raih SDG Pioneer Award di Reuters Events Global Sustainability Awards 2026
Perkembangan berikutnya akan disampaikan kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku.