Bisa berbicara tentang kebijakan, bisa bercanda, bisa membicarakan cuaca, bahkan mungkin bertanya tentang menu makan siang.
Tidak semua percakapan presiden mengandung strategi geopolitik. Jangan-jangan yang disadap justru pembicaraan tentang harga kopi atau jadwal makan malam.
BACA JUGA:Darah Muda, Darah Viral
Kalau begitu, teknologi penyadapannya canggih, tetapi hasil intelijennya hanya layak menjadi bahan obrolan warung kopi.
Tetapi persoalannya bukan semata-mata apa isi pembicaraan yang didengar. Persoalan utamanya adalah apakah seseorang atau suatu negara berhak mendengarkan percakapan pihak lain tanpa izin?
Ketika Negara Boleh Menguping, tetapi Harus Tahu Batas
Menariknya, dalam negara modern, penyadapan tidak selalu dilarang. Ada institusi penegak hukum dan lembaga tertentu yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan untuk kepentingan yang sah, misalnya mengungkap tindak pidana korupsi, terorisme, dan kejahatan serius lainnya.
Tetapi kewenangan itu bukan cek kosong.
BACA JUGA:Putusan MK soal Gibran: Sudah Dimasak, Sudah Dihidangkan, tetapi Tak Dimakan
Penyadapan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, prosedur yang sah, serta pengawasan yang memadai. Tidak boleh dilakukan semata-mata karena seorang pejabat ingin tahu siapa sedang berbicara dengan siapa.
Di sinilah letak perbedaan antara intelijen dan orang yang sekadar gemar menguping.
Intelijen bekerja untuk kepentingan negara berdasarkan mandat dan batas kewenangan. Sementara orang yang gemar menguping biasanya bekerja berdasarkan rasa penasaran.
Bedanya mungkin hanya pada alat yang digunakan. Yang satu memakai perangkat intelijen, yang lain cukup menempelkan telinga ke dinding.
Namun, keduanya sama-sama perlu memahami bahwa informasi bukan barang bebas yang boleh diambil sesuka hati.
BACA JUGA:Gibran, He Is Still the Man
Dalam etika komunikasi, ada prinsip menghormati privasi, persetujuan, kerahasiaan, dan tanggung jawab atas informasi. Teknologi boleh semakin canggih, tetapi etika tidak boleh tertinggal di zaman pohon karet.