Dalam perkara ini, para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Dugaan aktivitas penyadapan tersebut disebut berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.
Kasus ini menjadi perhatian karena penyadapan diduga dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Berdasarkan informasi penyidikan, tindakan tersebut dilakukan tanpa surat permohonan dari penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP).
Selain itu, aktivitas penyadapan tersebut juga disebut tidak memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum.
Tidak hanya dugaan penyadapan ilegal, penyidik juga mengungkap adanya dugaan penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Penghapusan hasil penyadapan diduga dilakukan pada Oktober 2026. Tindakan itu disinyalir bertujuan menghilangkan jejak aktivitas penyadapan yang sebelumnya dilakukan.
Dugaan penghapusan data elektronik ini menjadi bagian penting dalam pengusutan perkara karena penyidik perlu menelusuri bukti digital serta rangkaian aktivitas yang dilakukan para tersangka.
Permohonan perlindungan dari enam saksi kepada LPSK pun menjadi perkembangan baru dalam kasus tersebut.
Kehadiran saksi yang merasa membutuhkan perlindungan menunjukkan pentingnya jaminan keamanan bagi pihak-pihak yang berpotensi memberikan keterangan dalam proses hukum. (*)