JAKARTA, DISWAY.ID -Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mendalami dugaan keterkaitan nama 'Sigit' dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025
Nama Sigit sebelumnya disinggung mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat wawancara dengan salah satu stasiun TV.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud menyebut perkara tambang yang tengah diusut Kejagung memiliki kaitan dengan Sigit.
Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penyidik masih mendalami perkara tersebut.
"Saya tidak tahu. Yang jelas ini masih ranah penyidikan, masih sifatnya tidak bisa dibuka semuanya," kata Anang, Selasa, 10 November 2026.
BACA JUGA:BREAKING NEWS! Istana Benarkan Gibran Berniat Mundur, Ajukan Surat Pengunduran Diri
Anang menegaskan, proses penyidikan masih berlangsung sehingga belum seluruh informasi dapat disampaikan kepada publik.
Kejagung juga tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap pihak-pihak yang disebut memiliki kaitan dengan perkara tersebut.
"Karena tim penyidik masih mendalami dan kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, ya," tegas Anang.
Kejagung menetapkan tersangka korporasi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.
Korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka ialah PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ). Perusahaan tersebut diduga dikelola oleh Arif Kurniawan alias AK.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penetapan tersangka itu dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup.
"Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi," kata Anang, di Kejagung, Selasa, 10 November 2026.
Dalam penyidikan yang tengah berjalan, PT BSJ diduga tetap melakukan penambangan nikel meski masa berlaku izin usaha pertambangannya (IUP) telah berakhir sejak 2014.
Atas perbuatannya, PT BSJ dijerat dugaan pertama kesatu primer dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 juruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 Undang-undang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi subider Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c. Atau kedua, Pasal 5 ayat 1 juncto Pasal 606 ayat 1 KUHP Pasal 49 KUHP.