Terus terang, belakangan ini saya merasa pilu menyaksikan sebuah pemandangan di negeri ini. Bukan karena persidangan tidak boleh berlangsung, bukan pula karena seseorang yang pernah menjadi presiden harus kebal terhadap hukum.
Tentu saja tidak. Di negara hukum, siapa pun bisa diperiksa, siapa pun bisa ditanya, dan siapa pun harus tunduk pada proses hukum.
Tetapi ada sesuatu yang terasa mengganjal ketika menyaksikan bagaimana seorang mantan Presiden Republik Indonesia diperlakukan di tengah hiruk-pikuk perkara yang sesungguhnya masih harus diuji melalui mekanisme hukum.
BACA JUGA:Mas Dar dan Tangis Dapur
Saya sedang berbicara tentang Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ketujuh, yang pernah memimpin negeri ini selama dua periode.
Orang boleh tidak menyukainya. Orang boleh mengkritik kebijakannya. Bahkan orang boleh tidak setuju dengan sebagian besar keputusan politiknya.
Demokrasi memang menyediakan ruang untuk itu. Tetapi, apakah perbedaan politik harus membuat kita kehilangan tata krama?
Saya teringat, selama sepuluh tahun pemerintahannya, ada banyak pembangunan yang menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini.
Jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, pembangunan infrastruktur dari Sumatera hingga Papua, Trans Papua, serta berbagai proyek konektivitas yang mengubah wajah sejumlah daerah.
BACA JUGA:OASE III PTKIN dan Masa Depan Prestasi Mahasiswa yang Berkelanjutan
Ada pula kebijakan pengambilalihan saham mayoritas Freeport, upaya menyamakan harga BBM di berbagai wilayah Indonesia, pembubaran Petral, serta keputusan politik terhadap sejumlah organisasi dan kelompok yang ketika itu menjadi perhatian pemerintah.
Semua itu tentu boleh dievaluasi. Ada kebijakan yang berhasil, ada yang perlu dikritik, dan ada pula yang masih menyisakan pekerjaan rumah. Sejarah kelak akan memberikan penilaian yang lebih utuh.
Namun, sepuluh tahun pengabdian seorang presiden tidak semestinya direduksi hanya menjadi satu perkara, satu tuduhan, atau satu lembar dokumen yang sedang dipersoalkan.
Ironisnya, belakangan ini perhatian publik seolah tersedot ke satu benda yang ukurannya tidak seberapa besar: ijazah.
Negeri yang begitu luas, dengan persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, korupsi, dan ketimpangan sosial yang masih menunggu penyelesaian, mendadak seperti kehilangan topik pembicaraan. Kita ramai-ramai membicarakan selembar kertas.