JAKARTA, DISWAY.ID- Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima delapan permohonan pelindungan terkait perkara dugaan penyadapan hingga Kamis (12/11/2026).
Seluruh pemohon diketahui berstatus sebagai saksi dan saat ini masih menjalani proses penelaahan oleh LPSK.
Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati mengatakan saat ini belum ada pihak yang mengajukan permohonan pelindungan dengan status Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku.
BACA JUGA:Dugaan Penyadapan Presiden, LPSK: Ada Penambahan Dua Orang Ajukan Perlindungan
"Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator," katanya kepada awak media, Kamis 12 November 2026.
Meski belum ada pengajuan dari saksi pelaku, LPSK tidak menutup kemungkinan adanya permohonan pelindungan dari pihak dengan status berbeda, termasuk JC.
Peluang tersebut tetap terbuka seiring perkembangan penanganan perkara.
Sri menjelaskan, delapan permohonan yang telah diterima masih dalam tahap penelaahan.
Dalam proses tersebut, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara guna memperoleh informasi lebih mendalam mengenai kebutuhan pelindungan para pemohon.
Menurutnya, penilaian terhadap permohonan pelindungan tidak dilakukan secara sembarangan.
LPSK mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, hingga situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.
BACA JUGA:Di Hadapan DPR, Kapolri Ungkap Daftar Sasaran Penyadapan oleh LSP dkk
Proses penelaahan tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
LPSK memastikan akan terus memantau perkembangan penanganan perkara tindak pidana penyadapan tersebut.
Termasuk mengantisipasi kemungkinan bertambahnya permohonan pelindungan, baik dari saksi maupun pihak lain dengan status berbeda sesuai perkembangan proses hukum.