JAKARTA, DISWAY.ID - Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya mengkaji berbagai peluang penghematan energi, mulai dari penggunaan bahan bakar minyak (BBM) hingga konsumsi listrik.
Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang membahas perkembangan kondisi makroekonomi nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (13/11/2026).
Langkah ini menjadi perhatian pemerintah di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, serta ketersediaan energi nasional.
Prabowo meminta agar berbagai kemungkinan efisiensi dikaji secara matang sebelum pemerintah menentukan kebijakan yang akan diterapkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembahasan mengenai penghematan energi menjadi salah satu agenda penting dalam rapat tersebut.
Presiden meminta pemerintah menyiapkan sejumlah opsi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi di sektor BBM dan kelistrikan.
“Bapak Presiden minta ini untuk dilakukan pengkajian dan diusulkan kebijakan apa yang perlu diambil di sektor tersebut,” ungkap Airlangga dalam keterangan resmi yang dikutip Sabtu (14/11/2026).
BACA JUGA:Kementerian PANRB Ungkap Formasi Prioritas CPNS 2026, Ada Polisi Hutan hingga Manggala Agni
Arahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai mencermati peluang penghematan energi sebagai bagian dari pengelolaan ekonomi nasional.
Meski demikian, belum ada rincian mengenai bentuk kebijakan efisiensi yang nantinya akan dipilih, termasuk apakah akan menyasar penggunaan BBM, konsumsi listrik, atau keduanya.
Selain sektor energi, rapat terbatas tersebut turut membahas perkembangan inflasi pangan bergejolak atau volatile food.
Komponen ini menjadi perhatian karena perubahan harga sejumlah bahan pangan dapat memengaruhi tingkat inflasi dan daya beli masyarakat.
Airlangga menjelaskan, Presiden meminta agar perkembangan inflasi pangan tetap dijaga dalam rentang yang terkendali.
Namun, pemerintah juga tidak ingin pengendalian harga justru menghilangkan kesempatan petani untuk menikmati peningkatan nilai tukar dari hasil pertanian mereka.
“Arahan Bapak Presiden, karena ini masih dalam range. ya kita jaga saja, tetapi petani biarkan menikmati nilai tukar yang sampai 133,” kata Airlangga.
Dengan arahan tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas harga pangan bagi konsumen dan kesejahteraan petani sebagai produsen.
Pengendalian inflasi tetap diperlukan, tetapi keuntungan yang diperoleh petani dari kenaikan harga komoditas juga perlu diperhatikan.