TANGERANG, DISWAY.ID - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program bedah rumah.
Dia mengingatkan agar bantuan pemerintah tersebut tidak disertai pungutan dalam bentuk apa pun kepada penerima manfaat.
Menteri Ara bahkan meminta masyarakat tidak ragu mendokumentasikan dan memviralkan apabila menemukan penyimpangan di lapangan.
BACA JUGA:65.000 Orang Tanda Tangani Petisi Tolak Larangan Rokok Elektronik
Hal tersebut disampaikan Ara saat meninjau rumah penerima bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Rabu, 18 November 2026.
"Saya sudah sampaikan, bedah rumah Prabowo gratis, tanpa dipungut biaya manapun, kita kawal di lapangan, ya, supaya benar-benar tidak ada penyimpangan di lapangan. Kalau ada, foto, videoin, viralin," tegas Ara.
Lagi, Menteri Ara menegaskan, program bedah rumah merupakan bantuan pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Karena itu, penerima manfaat tidak boleh dibebani biaya tambahan dalam proses pelaksanaannya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP bersama Gubernur Banten Andra Soni hingga Bupati Tangerang Maesyal Rasyid mendatangi dua rumah warga yang telah direnovasi melalui program BSPS.
BACA JUGA:Anggaran Tunjangan Guru 2026 Tembus Rp90 Triliun, 2,8 Juta Pendidik Sudah Bersertifikat
Mereka berdialog dengan pemilik rumah sekaligus memeriksa sejumlah bagian bangunan untuk melihat hasil renovasi.
Ara bilang, pemerintah menargetkan perbaikan 400.000 rumah tidak layak huni melalui program BSPS sepanjang 2026.
"Jumlahnya tahun ini 400.000. Jadi, rumah rakyat yang tidak layak huni diperbaiki dengan program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan juga penerima program BSPS yang memenuhi aturan," ujarnya.