JAKARTA, DISWAY.ID— Wacana pengisian posisi Wakil Presiden dari figur non-partai politik mencuat sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional.
Usulan ini didasari pandangan bahwa kepemimpinan negara perlu terbebas dari kompromi dan tawar-menawar politik antarpartai.
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Barat Prof. Dr. KH. M. Syarif menegaskan bahwa kepentingan rakyat tidak boleh dikorbankan demi agenda politik sekelompok orang.
BACA JUGA:Gerindra Tak Mau Berspekulasi soal Cawapres Pengganti Gibran, Tunggu Prabowo Pulang dari Luar Negeri
Menurut mantan Rektor IAIN Pontianak itu, ada dua syarat utama bagi figur Wakil Presiden, yakni profesional dan tidak kontroversial.
“Stabilitas pemerintahan tidak diukur dari kekuatan atau senjata, melainkan dari tingkat kepercayaan publik kepada penguasa,” ujar Syarif di Jakarta, Rabu (18/11).
Menurutnya, jika Wakil Presiden berasal dari partai politik, potensi guncangan politik internal dan ketidakpercayaan masyarakat akan lebih besar. Pemerintah pun berisiko terus berada di bawah intervensi kelompok politik.
Namun, Syarif mengingatkan agar independensi figur non-parpol tidak sekadar menjadi kamuflase atau boneka titipan kelompok tertentu.
BACA JUGA:Dukungan Jadi Wapres Meluas, Dasco: Hormati Hak Presiden
Sebagai jalan tengah, pengisian posisi Wakil Presiden dari unsur pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dinilai relevan. Tokoh DPD membawa mandat dari daerah, bukan agenda partai politik.
Langkah ini juga menjadi sarana agar suara daerah yang selama ini kurang terdengar di pusat dapat diperhatikan secara nyata.
Dari sisi politik nasional, figur DPD dinilai aman dari risiko kemunculan “matahari kembar” di dalam pemerintahan. Secara konstitusional, mekanismenya sudah jelas: Presiden mengusulkan dua nama untuk dipilih oleh MPR.
Saat ini, pimpinan DPD RI 2024–2029 diisi oleh Sultan Baktiar Najamudin selaku Ketua, bersama tiga Wakil Ketua yakni GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung. Figur-figur tersebut menjadi salah satu opsi yang disebut untuk menjaga keutuhan koalisi dan efektivitas pemerintahan.